Imperialime + Kapitalesme = UU BHP

Apa yang Bung Karno dengungkan tentang penolakan terhadap imperialisme dan kapitalisme, tampaknya sudah tidak didengar lagi oleh pemimpin bangsa kita sekarang ini. Sehingga baik imperialisme maupun kapitalisme tidak hanya merasuk pada sendi-sendi sistem penyelenggaraan Negara, tetapi sudah menjangkit pada dunia pendidikan.

Penyetujuan UU BHP (badan hukum pendidikan) menandakan paradigma pendidikan sekarang telah bergeser, yang melahirkan sejumlah proses pemikiran pendidikan yang salah satunya proses dekarakterisasi yang bersumber pada pengaruh hegemonik sistem ekonomi liberal kapitalistik, berupa konstruksi sistem pendidikan yang lebih menekankan tujuan keuntungan.

Hal ini tidak terlepas dari terlibatnya negara kita pada sistem ekonomi global, dimana intinya pendidikan dianggap sebagai sebuah jasa yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan seperti halnya kesehatan dan pelayanan air bersih. Maka tidak heran apabila sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang orientasinya hanya pada keuntungan. Orientasi yang seharusnya pada kualitas pendidikan yang akhir tujuannya adalah mencerdaskan bangsa.

Orientasi pada keuntungan dengan dalih agar kegiatan pendidikan bisa tetap berjalan dilakukan oleh sejumlah lembaga pendidikan tinggi kita sekarang dengan berbagai cara, dan itupun tidak hanya melanda lembaga pendidikan tinggi yang statusnya swasta tetapi juga lembaga pendidikan tinggi yang bersatus negri.

Sebenarnya kapitalisme dalam dunia pendidikan telah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu. Dibukanya berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru di luar jalur resmi (mengedapankan kemampuan) oleh sejumlah lembaga pendidikan tinggi menjadi sebuah fenomena sekaligus bukti dan dampak dari orientasi pendidikan pada keuntungan. Bisa kita lihat contohnya, ITB (Institute Tekhnologi Bandung) dengan ujian saringan masuknya (USM-ITB), UGM (Universitas Gadjah Mada) dengan ujian masuknya (UM-UGM), dan tidak ketinggalan Unpad (Universitas Padjadjaran) yang lebih mempublikasikan dan mempromosikan dengan nama Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP). Jalur-jalur penerimaan tersebut, tentu dengan biaya yang bervariasi. Dana yang harus dikeluarkan pun sudah terpampang jelas di media massa (cetak dan online). Bahkan ada fenomena yang cukup menggelitik dimana sebagian besar fakultas berubah menjadi fakultas peternakan yaitu peternakan mahasiswa, yang menggambarkan tidak seimbangnya jumlah mahasiswa yang ditampung dengan dosen dan fasilitas yang ada. Dan tentunya demi harapan income yang lebih besar

Selain dengan membuka jalur masuk di luar jalur resmi, sejumlah lembaga pendidikan tinggi yang ada dikita sekarang, demi keuntungan, melebarkan sayapnya dengan cara mebuka kelas jauh, mungkin jauh dari segala-galanya. Ada yang di Papua, bahkan di Batam, untuk menjaring mahsiswa yang berasal dari negri Jiran. Dengan bangunan mrirp Ruko perkuliahan bisa berjalan walaupun dengan kegiatan yang jauh dari yang semestinya, tanpa fasilitas yang memadai sehingga kegiatan perkuliahan sangat tidak efektif.

Sepertinya pemerintah sudah tidak menjadikan UUD 1945 sebagai sebuah tuntunan hidup bernegara. sehingga visi dan misinya berlawanan dengan cita-cita bangsa kita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kita tahu bahwa kebodohan sangat erat kaitannya dan berbanding lurus dengan kemiskinan, secara kasarnya bangsa yang miskin diakibatkan oleh masyarakatnya yang bodoh.

Dengan adanya UU BHP yang tidak lain merupakan sebuah legitimasi untuk penyelenggaraan pendidikan yang sangat tidak berpihak pada rakyat. Kita bisa menilai kedepan bangsa kita akan seperti apa…